Mahkamah Agung Umumkan Pengaktifan Kembali Nawawi Pomolango dan Albertina Ho, serta Sanksi Terkait Kasus Rhonald Tanur

JAKARTA – Memasuki awal tahun 2025, Mahkamah Agung (MA) mengumumkan sejumlah kebijakan penting yang menjadi perhatian publik. Dalam konferensi pers yang digelar pada 2 Januari 2025, Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Dr. H. Sobandi, S.H., M.H., menyampaikan dua isu utama: pengaktifan kembali Nawawi Pomolango, S.H., M.H. dan Dr. Albertina Ho, S.H., M.H., sebagai hakim, serta hasil pemeriksaan Badan Pengawasan MA terkait kasus Gregorius Rhonald Tanur.

Pengaktifan Kembali Nawawi Pomolango dan Albertina Ho
Nawawi Pomolango dan Albertina Ho sebelumnya telah menjabat sebagai Pimpinan KPK dan anggota Dewan Pengawas KPK untuk periode 2019–2024. Dengan berakhirnya masa tugas mereka, Mahkamah Agung mengusulkan pengaktifan kembali keduanya sebagai hakim di lingkungan peradilan umum.

Baca juga: Diskusi Dengan Try Sutrisno, LaNyalla Terima Mandat Kembalikan UUD 1945

Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 162/P Tahun 2024, Nawawi Pomolango diangkat menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sedangkan Albertina Ho ditunjuk sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten. Keputusan ini diambil dalam rapat Tim Promosi dan Mutasi Hakim pada 20 Desember 2024.

"Kami percaya pengalaman mereka selama bertugas di KPK akan membawa perspektif baru dalam menjalankan tugas sebagai hakim tinggi, " ujar Sobandi.

Baca juga: Polres Metro Tangerang kota Musnahkan Barang Bukti Ratusan Miras dan Sabu

Sanksi terhadap Lima Pejabat Terkait Kasus Gregorius Rhonald Tanur
Mahkamah Agung juga mengumumkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan (Bawas) terkait pelanggaran kode etik dalam kasus Gregorius Rhonald Tanur. Tim pemeriksa Bawas menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh lima pejabat di lingkungan Pengadilan Negeri Surabaya.

Berikut adalah rincian sanksi yang dijatuhkan:

Baca juga: Pelapor Pertama Kasus Pelecehan Terhadap Wartawan dan LSM Hari ini Sudah di BAP

1. Sdr. R – Mantan Pimpinan PN Surabaya, dijatuhi sanksi berat berupa non-palu selama dua tahun.

2. Sdr. D – Mantan Pimpinan PN Surabaya, menerima sanksi ringan berupa "Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis".

Baca juga: Bidpropam Polda Banten Dampingi Pamenwas Cek Rutan

3. Sdr. RA – Mantan staf PN Surabaya, dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan selama 12 bulan.

4. Sdr. Y – Mantan staf PN Surabaya, dijatuhi hukuman serupa, yaitu pembebasan dari jabatan selama 12 bulan.

Baca juga: Puan Maharani: Jerat Penculik yang Cabuli Anak dengan UU TPKS

5. Sdr. UA – Mantan staf PN Surabaya, menerima sanksi pembebasan dari jabatan selama 12 bulan.

Laporan sanksi dan hukuman disiplin lebih rinci dapat diakses melalui laman resmi Badan Pengawasan MA mulai Januari 2025.

Transparansi dan Akuntabilitas
Sobandi menegaskan bahwa Mahkamah Agung berkomitmen menjaga integritas peradilan dan menindak tegas setiap pelanggaran kode etik. "Kami tidak akan mentoleransi pelanggaran yang mencederai kepercayaan publik terhadap institusi peradilan, " tutupnya. (Hendi)